Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil Simak Selengkapnya

Pendidikan jadi satu diantara point sentra dalam visi misi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ke-2 pasangan saling mengangkat reformasi pada skema pendidikan di Tanah Air. Tidak pelak, pendidikan jadi satu diantara tema dalam debat calon wakil presiden yang akan diadakan pada Minggu (13/3).

Utamanya pendidikan telah termuat semenjak Indonesia berdiri lewat Undang-Undang Basic 1945. Dalam masalah 31A UUD 1945 dijelaskan jika negara harus menyiapkan pendidikan buat masyarakat negara, semua masyarakat negara harus ikuti pendidikan basic, mengupayakan serta mengadakan skema pendidikan nasional, serta memajukan ilmu dan pengetahuan, serta tehnologi dengan menjunjung tinggi nilai agama.

Diluar itu, amanat yang tidak kalah penting ialah negara mesti menyiapkan sekurangnya biaya sekitar 20 % dari Biaya Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Wajibnya ketetapan ini ditata pada masalah 49 ayat 1 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 mengenai Skema Pendidikan Nasional.

Baca Juga : Pengertian Media Pembelajaran

Pasangan Prabowo-Sandiaga tawarkan beberapa janji untuk mereformasi skema pendidikan, diantaranya berkaitan kesejahteraan guru dengan mengusung beberapa guru honorer menjadi PNS sampai menetapkan gaji minimal untuk guru swasta sampai dosen. Diluar itu, mereka pula menjanjikan untuk mengefisiensikan pemakaian biaya pendidikan untuk tingkatkan kualitas pendidikan.

Sesaat pasangan Jokowi-Ma’ruf menjanjikan reformasi pendidikan, yang diantaranya dikerjakan lewat revitalisasi pendidikan serta kursus vokasi. Tidak lupa, reformasi skema pendidikan ditempatkan untuk tingkatkan akses, keadilan, serta pemerataan kualitas pendidikan.

Visi misi kedua-duanya pasti tidak dapat terlepas dari peranan penting biaya pendidikan. Bagaimana sebetulnya pembagian biaya pendidikan serta kualitas SDM Indonesia sekarang ini?

Berdasar pada data Kementerian Keuangan, alokasi biaya pendidikan dalam lima tahun paling akhir selalu bertambah. Pada 2015, pemerintah membagikan biaya pendidikan Rp390,3 triliun atau 21,56 % dari realisasi APBN 2015 sebesar Rp1.810 triliun. Tetapi, biaya ini turun di tahun 2016 walau berbelanja pemerintah selalu naik. Akhirnya, dengan angka Rp370,8 triliun, biaya pendidikan cocok menyentuh 20 % dari be;anja pemerintah saat itu Rp1.859,46 triliun.

Sesudah itu, biaya pendidikan kembali naik ke angka Rp406 triliun atau 20,28 % dari keseluruhan berbelanja pemerintah 2017 sebesar Rp2.001,6 triliun. Sesaat di tahun kemarin, biaya pendidikan sebesar Rp435 triliun ambil bagian 19,75 % dari keseluruhan realisasi berbelanja Rp2.202,2 triliun.

Selain itu, dalam APBN 2019, pemerintah menganggarkan berbelanja pendidikan sebesar Rp492,5 triliun atau 20,01 % dari keseluruhan berbelanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.

Artikel Terkait : Pengertian Pendidikan

Sayang, biaya yang tinggi tidak jadi agunan kualitas pendidikan yang dibuat telah oke.

Berkaitan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belakangan ini pula mencurahkan isi hatinya. Menurutnya, pemerintah sebetulnya telah miliki kemauan politik serta biaya untuk memajukan pendidikan. Akan tetapi, eksekusi biaya itu tidak berjalan dengan baik, hingga kualitas pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merujuk pada score The Program for International Student Assessment (PISA) yang diedarkan oleh organisasi beberapa negara maju (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD). Score PISA mengukur tiga tanda yaitu matematika, pengetahuan sains, serta membaca.

Di tahun 2018, Indonesia tempati tempat 62 dengan score PISA sebesar 395,3. Angka ini tambah lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dengan score 556, Thailand dengan score 415, bahkan juga ketinggalan dengan Vietnam dengan score 495.

Lihat ini, Sri Mulyani akui miris. “Indonesia masih tetap ada di belakang beberapa negara Asia dari sisi pendidikan, walau sebenarnya kami sudah keluarkan biaya 20 % dari APBN untuk edukasi saat 10 tahun paling akhir. Ini belum juga memuaskan, bahkan bisa saja kami sedih sebab lulusan pendidikan Indonesia tidak sampai level yang diharapkan,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *