Sri Mulyani: Miliki Anggaran Besar, Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah Simak Ulasanya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperbandingkan situasi anak-anak Indonesia dengan negara berbeda. Antara lainnya sehubungan pendidikan.

Menurutnya, kualitas pendidikan di Indonesia masihlah kalah bila dibanding dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Dalam sejumlah PISA test, anak-anak Indonesia dapatkan nilai yang lebih rendah. Walaupun sebenarnya, Indonesia lebih dahulu menjalankan prinsip 20 % APBN buat pendidikan.

Baca Juga : Cara Mencari Mean, Modus dan Median Dalam Data Kelompok

” Kita mulai 2009 (Prinsip 20 % APBN buat pendidikan) . Mereka (Vietnam) 2010 mungkin 2013. Matematika anak-anak mereka dapat bisa 90, anak-anak kita 70 dapat sampai 50, ” papar ia waktu hadir Dialog Publik Pendidikan Nasional serta Halal Bihalal, di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018) .

” Membaca, nampak sangatlah simpel, tetapi membaca saja Indonesia ada dibawah. PISA test-nya dibawah. Kita pingin ada pendidikan sifat, value, tetapi kita pun pingin miliki anak yang sanggup berkompetisi, ” lanjut ia.

Ia menyampaikan, biaya pendidikan Indonesia selalu alami penambahan tiap-tiap tahun. Biaya pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp 419 triliun rupiah. Tahun 2018 naik jadi Rp 444 triliun. Hal semacam itu harusnya ditopang dengan penambahan kualitas pendidikan Indonesia.

” Tentu automatis naik (biaya pendidikan) . Yang berbeda naik turun sesuai dengan kepentingan, kalaupun buat bangun irigasi, naik, kalaupun pengen buat pertanian, ya pertanian (naik) , ” ujarnya

Ia lantas mengharapkan banyak guru pun terasa memikul tanggung jawab biar jumlah biaya yang demikian besar itu, serius berfaedah.

” Rp 444 triliun itu mesti sempat dipikirkan apakah yang pengen di gapai, jangan sampai itu cuma penuhi amanat konstitusi, ” ia menandaskan.

Ke Manakah Larinya Biaya Pendidikan Rp 444 Triliun?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai bicara bab pemberian biaya pendidikan sebesar Rp 444, 13 triliun pada 2018. Menurut dia, itu adalah tanggung jawab kolektif buat beberapa bagian pemerintahan.

Sri Mulyani menyampaikan, soal pendidikan ini udah dirapikan serta dikerjakan oleh kebanyakan lembaga atau pihak pemerintahan. Dia sebutkan, di tingkat pusat saja itu jadi kewenangan tiga kementerian, yaitu Kementerian Analisis, Technologi serta Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) , Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) , serta Kementerian Agama (Kemenag) .

” Semua miliki biaya yang terkait dengan pendidikan. Lalu kita masihlah miliki banyak kementerian yang miliki biaya pendidikan yang sifatnya ialah vokasional atau teknikal, ” katanya di Jakarta, Rabu (6/6/2018) .

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengimbuhkan, dari keseluruhan biaya pendidikan lebih kurang Rp 444 triliun, dua pertiganya dikerjakan oleh pemerintah daerah yang sejumlah besar disisihkan buat membayar guru.

Artikel Terkait : Cara Menghitung Siklus Haid Wanita

” Guru itu termasuk juga upah serta tunjangan yang kwalitetnya masihlah butuh buat diperbaiki. Jadi pertama pastinya kualitas guru serta kualitas tunjangannya, hingga serius menggambarkan kepentingan mereka buat dapat berikan pengajaran yang baik, ” ujarnya.

Hal-hal lain yang butuh dilihat, ujarnya, yaitu sehubungan efektivitas pengajaran di kelas-kelas dalam sekolah. Sri Mulyani mengutamakan, kualitas kurikulum dan langkah evaluasi jadi begitu penting.

” Ini pasti jadi satu yang kita lihat menjadi masalah yang komplet, hingga kita dapat bangun trik pembangunan sdm. Khususnya sehubungan tantangan-tantangan yang muncul, apa itu industrislisasi, technologi yang berganti, serta keterbukaan info, ” tukas Sri Mulyani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *